HARUSKAH APBDes TERSANDRA OLEH PERBUB NO 1TAHUN 2018 TIDAK UNTUK DESA PULOSARI

Mengamati keterlambatan pencairan dan ADD dan DD di kabupaten Jombang adalah dampak dari PERBUB NO 1 TAHUN 2018 Memang butuh pencermatan dan pengamatan yang lebih namun tidak bagi Desa yang selama ini bengkoknya sangat minim ini terjadi di  Desa Pulosari yang rata rata pendapatan dari pengelolaan tanah bengkok rata rata dalam satu tahun kisaran Rp. 5.000.000,- dengan kondisi siltap yang hampir sama se Kabupaten Jombang mengingat pemmbagian Alokasi Dana Desa yang hampir merata kisaran 400 Juta dan bilangan pembagi Siltap adalah 60% ADD, Sejauh ini kami tidak merasa ada sebuah dorongan atau ajakan bagi perangkat desa yang berpenghasilan minim untuk memperjuangakan haknya beda dengan kondisi saat ini dimana Tanah Bengkok harus masuk APBDes 2018 sebagai bentuk trasparansi kepada masyarakat mudah mudahan ini bukan yang namanya solidaritas.

Perlu di cermati

Langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendapatkan banyak apresiasi. Khususnya, lantaran PP itu memuat aturan mengenai status tanah bengkok untuk dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa digunakan dengan ketentuan: a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; b. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

2) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain;

3) Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepada Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepada Desa;

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan bupati/walikota.

 APBDes DESA PULOSARI TAHUN 2018 LIHAT DIBAWAH INI

LIHAT DISINI