Desa Pulosari

MONITORING INSPEKTORAT KABUPATEN JOMBANG DI DESA PULOSARI

Sudah menjadi tugas  pokok   Inspektorat Kabupaten Jombang adalah  membantu  Bupati  dalam melakukan Pengawasan  terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di  Daerah Kabupaten, Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan  Desa dan  Pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sistem mekanisme auditing yang profesional dan objektif. Hal ini dilakukan di Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang pada hari rabu 10 Januari 2018 .

Sebagaimana sudah ditetapkan melalui jadwal dari Kecamatan Bareng Desa Pulosari pada hari pertama persiapan yang dilakukan memastikan Laporan Realisasi Angaran Desa melalui LRA APBDes tahun 2017 mulai dari Pemndes masing masing lembaga BPD, LPMD, PKK, POSYANDU, LINMAS,KARANG TARUNA dan semua perwakilan Majelis Taklim , Juru kunci, Takmir Masjit dan yang lainya, di Ketuai Bapak Bucori selaku auditor di damping 3 personil tepat jam 10,00 Wib hadi di kantor Desa Pulosari untuk melaksanakan pemeriksaan terkait pengunaan APBDes 2017 baik Atministrasi maupun Fisik bangunan atau insfrasetruktur.

Terkait beberapa temuan kekurangan atministrasi baik Pada Pemdes,PKK maupun lembaga Pemerintah Desa Siap membetulkan sebagaimana petunjuk yang telah diberikan alhamdulilah kondisi pembangunan Fisik di Angap Baik dan sesuai out pud gaik dimensi, panjang, lebar dan tinggi telah sesuia dengan perencanaan.

Adapun fungsi yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Jombang adalah:

1. Perencanaan program pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan  di Kabupaten Jombang pada seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi  pengawasan pemerintah Kabupaten Jombang,  pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;
3. Pelaksanaan pengawasan fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan  kewenangan  Pemerintah  Kabupaten pada seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat KPU, Kecamatan, Pemerintahan Desa/ Kelurahan, BUMD serta pengaduan masyarakat yang meliputi: aspek pemerintahan umum, ekonomi, kesejahteraan sosial, pembangunan, keuangan, administrasi publik, kewenangan wajib dan kewenangan  daerah lainnya berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sistem  mekanisme auditing yang profesional dan obyektif;
4. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit pemerintah Kabupaten Jombang;
5. Pengujian dan  melakukan pemeriksaan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan  masyarakat  tentang hambatan,  penyimpangan  atau penyalahgunaan  kewenangan  dalam  pelaksanaan  tugas;
6. Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang;
7. Pelaksana tugas administrasi ketatausahaan keuangan.