Desa Pulosari

1. UMUM

Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, bahwa jenid peraturan di desa meliputi: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan di desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Sebagai produk politik Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat dapat memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

1. SISTEMATIKA

Kerangka Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

1. Judul;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup; dan
5. Lampiran (bila diperlukan).

KUMPULAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOSARI TAHUN 2018 LIHAT DISINI